BKPPD GK

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi wajib lapor untuk melaporkan hartanya ke KPK setiap tahunnya. Di awal tahun 2020 ini adalah waktu untuk wajib lapor melaporkannya hartanya pada tahun 2019 untuk dilaporkan di tahun 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020. Pelaporan dilakukan secara online melalui web https://elhkpn.kpk.go.id/. Sampai saat ini hari Senin tanggal 23 Maret 2020 wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah 73 wajib lapor dari 83 wajib lapor. Wajib lapor di lingkup pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD. Diharapkan sebelum 31 Maret 2020 sudah tercapai 100%.

Untuk menunjang hal tersebut BKPPD Kabupaten Gunungkidul akan selalu mengingatkan bagi wajib lapor yang belum melapor untuk segera melapor. BKPPD mengingatkan wajib lapor melalui WA maupun via telepon kepada yang bersangkutan. BKPPD juga memfasilitasi bimbingan dalam pengisian bagi wajib lapor yang kesulitan dalam pengisian. Dalam mendukung program pemerintah dalam menanggulangi bencana virus corona (COVID19) pihak BKPPD melayani bimbingan pengisian LHKPN secara Online melalui WA maupun telepon. Hal tersebut salah satu cara dalam pencegahan penyebaran virus Corona (COVID19) di lingkup kepegawaian dan di sisi lain hal tersebut tidak mengganggu jalannya pelayanan kepegawaian dalam menjalankan tugasnya. Apabila masih kesulitan dalam bimbingan online kami siap untuk melakukan bimbingan secara langsung kepada wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya. Dengan langkah tersebut diharapkan wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bisa tercapai 100% dan tidak ada alasan bagi wajib lapor untuk tidak melaporkan harta kekayaan maupun terlambat dalam melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung program Pemerintah Pusat dalam pemberantasan korupsi.

Berikut tabel tiga tahun terakhir;